Komnas Kritik Kebijakan Pengendalian Penduduk Sasar Perempuan
Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalampengendalian penduduk.
Menurut Komnas Perempuan saat ini kebijakan kependudukan masih menempatkan perempuan sebagai objek pengendalian populasi. Sebagai objek, perempuan kemudian dibebankan dalam pemakaian kontrasepsi untuk mencegah kehamilan.
“Kami mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk. Amat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan,” kata Anggota Komnas Perempuan Irwan Setiawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (15/7).
Kebijakan yang menyasar perempuan mengindikasikan tubuh, rahim, dan pilihan reproduksi perempuan sebagai target utama terkait program pengendalian kependudukan.
Diketahui bahwa, Komnas Perempuan menilai pelaksanaan program pengendalian populasi yang membebankan kontrasepsi kepada perempuan dapat melanggengkan anggapan bahwa reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan.
“Kebijakan kependudukan yang adil bukanlah kebijakan yang mengendalikan tubuh perempuan, melainkan kebijakan yang dapat memastikan perempuan dapat menentukan tubuhnya secara merdeka, aman, bermartabat, dan setara,” kata Anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani.
“Perempuan tidak boleh dipandang sebagai angka-angka yang menyangkut kesuburan, pengguna kontrasepsi, dan jumlah kehamilan,” imbuhnya.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat perspektif HAM dan kesetaraan gender dalam kebijakan kependudukan, dengan mengintegrasikan penanganan kekerasan berbasis gender dalam perencanaan kependudukan, menghentikan pendekatan pengendalian populasi yang menjadikan perempuan sebagai objek.
Sementara itu, Selain itu, memperkuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis persetujuan, serta mempercepat penurunan angka kematian ibu terutama di wilayah tertinggal.
Komnas Perempuan juga mendorong pembagian tanggung jawab yang setara dalam reproduksi dan pengasuhan termasuk keterlibatan laki-laki, serta mengembangkan kebijakan ekonomi perawatan dan perlindungan sosial yang responsif gender.
“Kebijakan kependudukan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila perempuan diakui sebagai subjek penuh, bukan sebagai instrumen pengendalian penduduk,” kata dia.
Baca Juga: