Sekjen Kemendagri Tegaskan Kolaborasi Permudah MBR Memiliki Rumah
Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Gedung Balarea Summarecon Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7).
Tomsi mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memberi kemudahan dan insentif bagi masyarakat. Tomsi menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan untuk mempercepat MBR memiliki rumah.
Dalam mendukung program tersebut, Pemda didorong memberikan berbagai kemudahan, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Selain itu ikut penyederhanaan proses perizinan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat.
Diketahui bahwa, “Ini sebagai contoh, kepedulian dan kolaborasi dari Bapak Menteri Perumahan dan Bapak Menteri Dalam Negeri, sekaligus juga dari seluruh teman-teman pemerintah daerah,” ucap Tomsi dalam keterangan resmi.
Lebih lanjut, Tomsi mengungkap adanya kebijakan baru yang memperluas akses masyarakat terhadap subsidi perumahan. Sebelumnya, subsidi umumnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP di daerah tempat program perumahan berada. Kini masyarakat yang KTP-nya dari luar daerah tetap dapat memperoleh manfaat program tersebut.
“Kemarin, sudah ada Surat Edaran Bapak Menteri Dalam Negeri. Atas masukan dari Pak Menteri Perumahan, maka Pak Mendagri membuat Surat Edaran, bahwa bagi mereka yang tidak ber-KTP di daerah tersebut, khususnya yang di sekitar Jakarta tersebut, dapat juga menikmati subsidi perumahan ini,” ujarnya. Sebagai contoh, warga Jakarta kalau beli rumah di Jakarta kan luar biasa.
Kebijakan dimaksud merupakan wujud nyata kolaborasi antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan Pemda dalam mendukung program perumahan rakyat. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berupaya menyajikan kemudahan bagi MBR demi memiliki rumah.
Sementara itu, “Ini semua merupakan bukti nyata, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, untuk memberikan kemudahan, memberikan insentif-insentif pengurangan seluruh biaya berkaitan bersama perumahan masyarakat berpenghasilan rendah ini,” tutur Tomsi.
Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Tomsi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bandung. Ketiganya juga menyaksikan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam pelaksanaan program BSPS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Direktur Consumer BRI Haris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.
Baca Juga: