Basuki Minta Tambahan Rp2,7 T buat IKN, Begini Jawaban Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewamenyatakan rencananya mengikuti petunjuk dari PresidenPrabowo Subiantountuk penganggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pernyataan Purbaya ini merespons Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono yang mengaku sudah meminta tambahan anggaran Rp2,7 triliun demi melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN kepada Purbaya.
“Yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN,” kata Purbaya usai makan siang bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (16/7) sore.
Purbaya sendiri mengaku belum mengetahui adanya pengajuan tambahan anggaran dari sang bos otorita itu. Tapi, dia bilang akan mengecek surat permintaan yang diklaim Basuki telah diajukan sejak 18 Juni 2026 itu.
Diketahui bahwa, “Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu. Mungkin belum sampai ke saya. Saya akan pelajari ini seperti apa, belum sampai ke saya,” ungkapnya.
Dilansir dari CNBCIndonesia, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Purbaya untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN. Tambahan dana itu juga akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah terbangun serta pembelian lahan.
“Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami usai mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, menggunakan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun. Dana tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Sementara itu, Basuki mengatakan, hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen. Angka tersebut telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.
Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2 persen dari pagu anggaran.
Basuki turut memaparkan capaian pembangunan IKN sepanjang 2025. Dari total DIPA awal sebesar Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen. Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.
Tak hanya itu, Menurut Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama sudah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
“Realisasi belanja tahun anggaran 2025 ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, baik batch 1 tahun 2025 yang telah selesai 100 persen. Batch 1 merupakan pembangunan jalan-jalan utama, dan batch 2 dengan skema tahun 2025-2027 untuk pembangunan ekosistem gedung dan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif,” tutur Basuki.
Di samping mencatat tingginya realisasi belanja, Otorita IKN juga membukukan peningkatan nilai aset. Hingga 31 Desember 2025, total aset dalam neraca Otorita IKN mencapai Rp71,96 triliun atau naik Rp13,59 triliun dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp63,35 triliun.
Basuki menyebut kenaikan dimaksud mencerminkan akselerasi pembangunan fisik IKN sepanjang 2025. Di sisi lain, kekayaan bersih Otorita IKN turut meningkat menjadi Rp71,41 triliun atau naik Rp12,74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Perlu diketahui, Menurutnya, peningkatan ekuitas mengindikasikan belanja negara yang dialokasikan untuk pembangunan IKN usai terkonversi menjadi aset dan kekayaan negara yang dikelola secara tertib.
Baca Juga: