Lapor Prabowo, Luhut Sebut Uji Bansos Digital di Banyuwangi Berhasil
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)Luhut Binsar Pandjaitanmelaporkan keberhasilan uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur, kepada PresidenPrabowo Subianto, Selasa (14/7).
Luhut mengatakan piloting digitalisasi bansos yang dilaksanakan di Banyuwangi telah memperlihatkan hasil nyata dalam menyederhanakan birokrasi dan memastikan bantuan jauh lebih tepat sasaran.
“Piloting digitalisasi di Banyuwangi membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7).
Berkat keberhasilan tersebut, pemerintah kini memperluas program ini ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, yang mencakup sekitar 38,7 juta penduduk atau setara serta 12,5 juta keluarga.
Diketahui bahwa, Luhut mengatakan digitalisasi ini membuat masyarakat tidak lagi terbebani proses administrasi yang panjang dan berbelit.
“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi adalah reformasi tata kelola yang meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, digitalisasi ini tidak hanya untuk bansos, tetapi turut akan diperluas demi penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, serta transparansi penegakan hukum.
Luhut dan DEN tidak hanya melaporkan soal keberhasilan digitalisasi bansos.
Sementara itu, Mereka juga memberi laporan mengenai kebijakan ekonomi Indonesia yang tetap mendapat kepercayaan tinggi dari dunia internasional, sebagaimana terlihat dari keputusan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB+ dengan Outlook Stable.
S&P memberikan respons positif terhadap inisiatif pemerintah menjalankan konsolidasi BUMN melalui Danantara, yang dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan pengelolaan aset negara.
Lembaga pemeringkat utang internasional itu juga merespons positif komitmen disiplin fiskal, termasuk penyesuaian anggaran dan program prioritas untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen PDB.
Guna melanjutkan momentum positif dari S&P, pemerintah disebut harus menjaga konsistensi reformasi pasar modal.
Tak hanya itu, MSCI pun kini menantikan implementasi yang konsisten dari berbagai reformasi yang telah diumumkan.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai langkah strategis untuk membanguntrust and confidenceinvestor terhadap Indonesia.
Di tengah berbagai perkembangan ini, Luhut menekan pemerintah tetap perlu mengedepankan kewaspadaan terhadap dinamika geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.
Eskalasi konflik berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memicu tekanan harga-harga yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha.
Perlu diketahui, Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, ia menegaskan koordinasi kebijakan makroekonomi, fiskal, dan moneter harus terus diperkuat.
“Kami telah menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perlunya menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan contingency plan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi pada semester II tahun ini,” ujar Luhut.
Menurut dia, pemerintah perlu berfokus pada upaya menjaga kelancaran rantai pasok, memberikan kepastian ketersediaan bahan baku bagi dunia usaha, serta meningkatkan efisiensi biaya logistik untuk melindungi daya saing industri nasional.
“Saya percaya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh keberanian melakukan reformasi dan memanfaatkan teknologi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Luhut.
Baca Juga: