Bukan Cuma Minim, Ada Juga Fenomena SD Negeri Tak Dapat Murid Baru
Bukan hanya fenomenasekolahdasar (SD)mendapatkan minim murid baru pada awal tahun ajaran 2026/2027, ada pula SD negeri di sejumlah daerah yang gagal dapat murid.
Berikut sejumlah SD yang dikelola negara yang gagal mendapatkan murid baru di awal tahun ajaran ini di sejumlah daerah yang dirangkum dari pemberitaan jaringandetik.comdanAntara:
Sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karanganyar, Jawa Tengah, tak mendapat siswa tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan setidaknya ada empat sekolah yang sama sekali tidak memperoleh murid baru pada awal tahun ajaran ini.
Diketahui bahwa, Empat sekolah itu yakniSDN 3 Blumbang di Kecamatan Tawangmangu, SDN 3 Jatiwarno di Kecamatan Jatipuro, SDN 4 Seloromo di Kecamatan Jenawi, dan SDN 3 Tunggulrejo di Kecamatan Jumantono.
“Terkait dengan SPMB 2026, ada beberapa SD di Kabupaten Karanganyar itu sampai hari ini tidak mendapatkan murid. Ada di Tawangmangu itu ada dua, kemudian di Jenawi itu ada satu, kemudian di Jatipuro itu juga ada satu,” katanya, Rabu (15/7) dikutip daridetikJateng.
Menurut pantauan pihaknya diduga ketiadaan murid baru di sejumlah sekolah itukarena beberapa faktor. Beberapa alasan utamanya adalah letak geografis sekolah yang sulit dijangkau hingga ketersediaan anak usia sekolah dasar.
“Pertama terkait geografis, seperti di Kelurahan Blumbang, Tawangmangu. Posisi sekolahnya terlalu tinggi dan permukiman masyarakat terlalu jauh dari lokasi sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, “Termasuk usia masuk sekolah juga itu pengaruh juga seperti itu karena sekarang kan juga bermunculan terkait dengan sekolah-sekolah yang baru ya, itu juga salah satu pengaruh terkait dengan apa bersaingnya mendapatkan murid dalam sekolah tersebut,” bebernya.
Menindaklanjuti hal itu, Disdikbud Karanganyar telah menerjunkan tim ke lokasi-lokasi sekolah tersebut untuk melakukan evaluasi. Bahkan, ada sekolah yang diketahui sudah tidak mendapatkan murid selama dua tahun berturut-turut.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul memetakan sejumlah sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kekurangan atau tak dapat peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan satuan pendidikan.
Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setyanto mengatakan pihaknya telah menerima data awal adanya sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang hanya memperoleh peserta didik baru dalam jumlah sangat sedikit.
Tak hanya itu, “Beberapa SMP yang mendapatkan siswa antara nol hingga lima orang ada 10 SMP swasta, untuk SD ada 12 sekolah, baik negeri maupun swasta,” katanya di Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (14/7) dikutip dari Antara.
Menurut dia, minimnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah diduga dipengaruhi berbagai faktor yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Ia mengatakan tren penurunan jumlah peserta didik di beberapa sekolah tersebut memang terus terjadi. Oleh sebab itu, Disdikpora akan menelusuri berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, termasuk data kependudukan.
“Salah satunya melalui data dari Dinas Kependudukan mengenai jumlah anak pada kelompok usia sekolah,” katanya.
Sebagai bagian dari proses pemetaan, Disdikpora juga mengacu pada ketentuan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar (rombel), yakni 32 siswa untuk jenjang SMP dan 28 siswa untuk jenjang SD.
Perlu diketahui, Di Jawa Timur (Jatim), setidaknya empat SD negeri di Kabupaten Ponorogo tidak memperoleh satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Kondisi ini mendapat sorotan DPRD Ponorogo yang menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena tahunan.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Riyanto mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan sekolah negeri kehilangan peminat. Selain dampak menurunnya angka kelahiran akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), masyarakat kini juga memiliki lebih banyak pilihan sekolah, terutama lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan.
“Di SD swasta yang berbau agama itu rata-rata malah membludak. Nah, di SDN sendiri banyak yang hanya menerima siswa sangat minim, dan bahkan hari ini ada empat SD yang kosong, tidak mendaftar. Ini menjadi pemikiran kita bersama,” katanya, Rabu kemarin dikutip daridetikJatim.
Oleh karena itu, Riyanto mengaku Komisi D DPRD Ponorogo akan meminta keterangan dinas pendidikan. Dia bilang DPRD ingin mencari solusi agar sekolah negeri, khususnya di wilayah pinggiran dan perbatasan, tetap dapat bertahan.
Baca Juga: