Muncul Wacana Jabar Akan Berlakukan Lagi SPP di SMA/SMK Negeri
Wacana pemberlakuan kembali pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuksekolahtingkat SMA/SMK negeri mengemuka di Jawa Barat (Jabar).
Hal itu muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlangsung di DPRD Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, pekan ini. Pemprov dan DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah.
Mengutip daridetikJabar,usulan yang muncul sejauh ini skema pengaktifan kembali pembayaran SPP itu tidak akan dibebankan ke seluruh siswa seutuhnya, namun hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10. Sedangkan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, menegaskan hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
Diketahui bahwa, “Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).
Purwanto menjelaskan, salah satu alasan munculnya usulan reaktivasi SPP adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan.
“Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pembahasan reaktivasi kembali SPP untuk SMA/SMK–jenjang pendidikan sekolah yang dikelola pemprov–berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas.
Sementara itu, Ia menjelaskan, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Berdasarkan Yomanius, reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembenahan sarana dan prasarana, hingga mendukung pengembangan bakat peserta didik.
“Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. Karena dengan reaktivasi itu maka akan ada peluang anggaran demi meng-upgradekualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade.Dan,upgradeitu butuh dana,” kata Yomanius, Rabu (15/7) dikutip daridetikJabar.
Menurutnya, kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dana tambahan juga diperlukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan nonakademik.
Tak hanya itu, Selain itu, Yomanius mengatakan apabila sekolah memiliki dukungan anggaran yang lebih memadai, siswa akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi di berbagai tingkat kompetisi.
Politikus Golkar itu mengatakan sasaran akhir dari wacana reaktivasi SPP adalah meningkatkan kualitas lulusan sekolah menengah agar mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Ultimate goal-nya adalah apa? Ultimate goal-nya adalah agar anak memiliki kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, di antaranya adalah kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama dengan kualitas lulusan SMP di Filipina,” ungkap Yomianus.
“Kemudian yang kedua, kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing,” sambung anggota DPRD yang terpilih dari Dapil Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka) itu.
Perlu diketahui, Namun, Yomanius menegaskan wacana tersebut saat ini masih dibahas dalam proses penyusunan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan belum menjadi keputusan final.
“Ya ini kan sedang menyusun. Lagi revisi Perda, lagi menyusun perubahan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan,” katanya.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM atas wacana pengaktifan kembali pembayaran SPP untuk tingkat SMA/SMK negeri di provinsi tersebut.
Dedi malah menegaskan saat ini belum saatnya sekolah kembali memungut SPP dari masyarakat agar anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan yang dikelola negara melalui kewenangan pemprov tersebut.
Baca Juga: