Jabar Godok Wacana Aktifkan Lagi SPP SMA/SMK, Siap-siap Bayaran Lagi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRDJawa Baratmulai menggodok wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa dari keluarga mampu dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan pekan ini.
Hal tersebut muncul sebagai solusi untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Jika ini terlaksana, siswa akan kembali bayaran setiap bulannya.
Sejauh ini, usulan yang muncul adalah skema pengaktifan kembali pembayaran SPP tidak bakal dibebankan ke seluruh siswa seutuhnya, namun hanya bagi siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10.
Sedangkan siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
Diketahui bahwa, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan hingga saat ini wacana itu masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
“Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7), dilansir dariDetikJabar.
Purwanto menjelaskan usulan reaktivasi SPP satu di antaranya adalah karena banyak sekolah negeri yang membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan.
“Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya,” katanya.
Sementara itu, Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pembahasan reaktivasi kembali SPP untuk SMA/SMK–jenjang pendidikan sekolah yang dikelola Pemprov–berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas.
Kata Yomanius, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun, saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Dia bilang reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembenahan sarana dan prasarana, hingga mendukung pengembangan bakat peserta didik.
“Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. (Oleh) karena dengan reaktivasi itu, maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgradekualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade, danupgradeitu butuh dana,” kata Yomanius, Rabu (15/7), sebagaimana dikutip daridetikJabar.
Tak hanya itu, Ia menerangkan kebutuhan anggaran sekolah tidak hanya guna kegiatan belajar mengajar di kelas. Dana tambahan ikut diperlukan guna memperbaiki fasilitas pendidikan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa mengembangkan potensi melalui berbagai kegiatan nonakademik.
Selain itu,Yomanius mengatakan apabila sekolah memiliki dukungan anggaran yang lebih memadai, siswa akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berprestasi di berbagai tingkat kompetisi.
“Ultimate goal-nya adalah apa?Ultimate goal-nya adalah agar anak punya kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, di antaranya adalah kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama serta kualitas lulusan SMP di Filipina,” ungkap Yomianus.
“Kemudian yang kedua, kita masih memiliki kesulitan untuk bersaing dengan anak-anak yang lain menembus perguruan tinggi tingkat dunia. Jangankan tingkat dunia, perguruan tinggi ternama tingkat nasional saja kita sering kali kalah bersaing,”sambung anggota DPRD yang terpilih dari Dapil Jabar XI (Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka) itu.
Perlu diketahui, Respons KDMGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempunyai pendapat berbeda. KDM, sapaan karibnya, menyatakan saat ini belum saatnya sekolah kembali memungut SPP dari masyarakat.
Menurut dia, sebelum berbicara mengenai sumber pendanaan melalui pengaktifan SPP, seluruh sekolah harus lebih dulu mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal.
“Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, gubernur tidak memprioritaskan pendidikan,” kata KDM, Rabu kemarin, dikutip dariDetikJabar.
KDM menambahkan dirinya telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat dan menemukan fakta kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS.
Baca Juga: