Luhut Lapor ke Presiden: Digitalisasi Bansos Jangkau 38,7 Juta Orang
Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kemajuan signifikan program digitalisasi pemerintahan kepada Presiden Republik Indonesia. Salah satu hasil yang menjadi sorotan adalah keberhasilan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi yang kini rencananya diperluas secara nasional.
Luhut mengatakan, keberhasilan program tersebut telah mendorong pemerintah memperluas implementasi digitalisasi bansos ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi.
Program itu diperkirakan akan menjangkau sekitar 38,7 juta penduduk atau setara 12,5 juta keluarga di Indonesia.
“Piloting digitalisasi di Banyuwangi membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran. Masyarakat tidak lagi dibebani proses administrasi yang panjang dan berbelit,” kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (15/7/2026).
Diketahui bahwa, Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, tetapi merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Ke depan, pemerintah juga akan memperluas pemanfaatan sistem digital untuk berbagai sektor lain, mulai dari penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan penerimaan negara, percepatan perizinan usaha hingga transparansi penegakan hukum.
Meski berbagai indikator menunjukkan perkembangan positif, Luhut mengingatkan pemerintah tetap harus waspada terhadap meningkatnya ketidakpastian global.
Menurutnya, eskalasi konflik geopolitik berpotensi meningkatkan biaya produksi, memicu kenaikan harga barang, dan menekan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Karena itu, DEN telah menyampaikan kepada Presiden perlunya menyiapkan langkah antisipatif serta contingency plan untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas dunia usaha pada semester II-2026.
“Kami usai menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perlunya menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan contingency plan untuk menjaga daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, serta mendorong aktivitas ekonomi pada semester II tahun ini,” ujar Luhut.
Ia menegaskan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil harus terus diperkuat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai risiko eksternal.
Pemerintah juga akan fokus menjaga kelancaran rantai pasok, memastikan ketersediaan bahan baku industri, serta meningkatkan efisiensi logistik guna menjaga daya saing nasional.
Tak hanya itu, “Saya percaya kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh keberanian melakukan reformasi dan memanfaatkan teknologi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Luhut.
Baca Juga: