Mendagri Ungkap Efisiensi APBN Tak Ganggu Kinerja Anggaran Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak mengganggu kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu tercermin dari realisasi anggaran kementerian yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun. Menurut Tito, capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian dan lembaga.
Demikian disampaikan Mendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
“Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Tito.
Diketahui bahwa, Ia menjelaskan pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 semula sebesar Rp4,79 triliun. Namun, seiring kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp2,61 triliun. Selanjutnya, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif Kemendagri kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun.
Tambahan anggaran itu, kata Tito, digunakan untuk mendukung sejumlah program strategis. Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pemenuhan belanja wajib dan kegiatan prioritas, dan penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Kemudian anggaran juga digunakan demi penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hingga mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri serta mencatatkan kinerja positif. Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar.
Sementara itu, “Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” tuturnya.
Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Di antaranya nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A.
Tak hanya itu, dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak lantaran semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI,” ungkap Tito.
Tak hanya itu, “Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Baca Juga: