Pemilu AS Dinilai Kebablasan, Rakyat Dipaksa Memilih Segalanya
Jakarta, CNBC Indonesia- Amerika Serikat (AS) menjadi negara demokrasi maju yang paling banyak menyerahkan keputusan publik langsung kepada pemilih melalui referendum dan inisiatif warga. Akibatnya, warga harus menawarkan suara demi begitu banyak isu dan jabatan, pada akhirnya proses pemilu menjadi jauh lebih rumit dibandingkan negara maju lainnya.
Sering dikatakan bahwa warga Amerika cukup mencintai demokrasi. Mungkin itu sebabnya salah satu kewajiban paling mendasar sebagai warga negara, yaitu memilih, serta dibuat terasa seperti pekerjaan.
Seorangvoterdi Houston, misalnya, bisa saja sudah enam kali datang ke tempat pemungutan suara hanya sepanjang tahun ini. Di California, pemilih akan diminta menentukan sikap terhadap pajak kekayaan melalui tiga usulan berbeda pada pemilu November. Sementara di Idaho, negara bagian dengan sekitar dua juta penduduk, warga bukan hanya memilih presiden atau anggota parlemen, tetapi ikut 49 hakim, sejumlah koroner tingkat county, hingga menentukan senjata api resmi negara bagian.
Di banyak negara maju, sebagian besar keputusan seperti itu diserahkan kepada parlemen atau pemerintah. Di Amerika Serikat, justru pemilih yang diminta memutuskannya secara langsung.
Diketahui bahwa, Di Amerika, surat suara tidak berhenti pada nama presiden atau anggota legislatif.
Di banyak negara bagian, pemilih juga memilih hakim, sheriff, koroner, jaksa wilayah, anggotaschool board, hingga berbagai pejabat pemerintah daerah. Di luar itu, mereka masih harus memberikan suara dalamballot initiativesatau referendum yang membahas beragam isu kebijakan.
Topiknya pun sangat beragam. Ada yang menyangkut pajak, anggaran negara bagian, tata kelola pemerintahan, hingga isu sosial yang dalam banyak negara lain diputuskan oleh parlemen.
Sistem tersebut terbentuk melalui dua gelombang reformasi politik.
Sementara itu, Gelombang pertama muncul pada era Presiden Andrew Jackson pada awal abad ke-19, ketika lebih banyak jabatan publik mulai dipilih langsung, bukan lagi ditunjuk.
Gelombang berikutnya datang pada awal abad ke-20 melalui gerakanProgressive Era, yang memperluas penggunaan referendum danballot initiativesagar warga memiliki pengaruh lebih besar terhadap kebijakan publik.
David Schleicher, profesor hukum dari Yale University, menilai kedua fase itu berangkat dari kekhawatiran yang sama, yakni kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi di tangan elite politik dan partai. Solusinya adalah menyebarkan kekuasaan kepada pemilih sebagai mekanisme pengawasan.
Semakin panjang surat suara, semakin besar pula tuntutan terhadap pemilih.
Tak hanya itu, Todd Donovan, profesor ilmu politik di Western Washington University, mengatakan pemilih harus memahami fungsi setiap jabatan sekaligus membedakan kualitas para kandidat sebelum memberikan suara. Tantangan itu berulang puluhan kali dalam satu surat suara.
Pada akhirnya, kata Donovan, banyak pemilih harus mengambil keputusan dalam kondisi “flying blind”, atau memilih tanpa informasi yang memadai.
Survei Johns Hopkins University pada 2018 memperlihatkan persoalan tersebut. Sekitar sepertiga warga Amerika bahkan tidak mengetahui jabatan lokal apa saja yang berhak mereka pilih, tak cuma gubernur, wakil gubernur, dan anggota legislatif negara bagian.
Semakin banyak pilihan memang memberi ruang partisipasi yang lebih luas. Namun tidak berarti semua pilihan dapat dipahami dengan kualitas yang sama.
Perlu diketahui, Menurut David Schleicher, demokrasi hanya dapat bekerja jika pemilih mengetahui siapa yang layak diberi penghargaan atau hukuman atas suatu kebijakan. Ketika terlalu banyak pejabat dipilih secara terpisah, hubungan antara kinerja pemerintah dan pertanggungjawaban politik menjadi semakin kabur.
Bahkan bagi orang yang memahami pemerintahan daerah sekalipun, menilai apakah seorang pejabat seperticounty comptrollerberhasil atau tak berhasil menjalankan tugasnya bukan perkara mudah.
Semakin banyak jabatan yang dipilih langsung, semakin besar pula risiko bahwa pemilih kehilangan gambaran tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan. Itulah paradoks yang mulai diperdebatkan di Amerika saat ini.
Secara teori,ballot initiativesmemberi kesempatan kepada masyarakat untuk membawa sebuah isu langsung ke hadapan pemilih, bahkan ketika parlemen belum bersedia membahasnya.
Baca Juga: