Identitas Pikap Pengadaan Kopdes Merah Putih yang Diduga Mark Up
Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga ada penggelembungan (mark up) anggaran dalam pengadaan mobil pikap di program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Seperti sudah diketahui, ada 160 ribu unit kendaraan yang dibeli Agrinas Pangan Nusantara, BUMN pengurus pembelian armada bakal Kopdes tersebut. Model yang dibeli pun tak mengacu pada satu merek saja.
Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, sempat merinci fokus pengadaan adalah kendaraan angkutan barang dari sejumlah pabrikan otomotif seperti Hino, Mitsubishi, dan Isuzu dari Jepang, serta pabrikan otomotif China yaitu Foton, diimpor bersama ribuan truk dan pikap dari India.
“(Sebanyak) 160 ribu (unit pikap/truk) itu terdiri atas 13.600 (unit) dari Jepang atau dari Mitsubishi, 10 ribu (unit) dari Hino (pabrikan) Jepang, 900 (unit) dari Isuzu (pabrikan) Jepang. Foton 13 ribu (unit) dari China, baru sisanya dari India yang datang,” ujar Joao.
Diketahui bahwa, Joao melanjutkan total anggaran pengadaan kendaraan tersebut sebesar Rp200 triliun, yang berasal dari alokasi pembangunan per Kopdes sebesar Rp3 miliar.
Untuk Mitsubishi, Kopdes diketahui memesan model kendaraan niaga Canter, sedangkan Hino menyuplai Dutro HD dan HDX, dan Isuzu menyediakan model Elf NMR.
Berikutnya Foton Aumark dan merek India yaitu pikap Mahindra Scorpio dan Tata Yodha serta Ultra T7. Khusus pikap terdapat spesifikasi khusus yang diminta yaitu sistem penggerak harus 4×4.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah merespons temuan ICW tersebut. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran pengadaan mobil tersebut jika sudah melalui proses audit.
Sementara itu, “Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” katanya ketika ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
“Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Aman,” lanjutnya. Jadi saya secure.
Purbaya mengakui pihaknya belum mengantongi data yang menjadi temuan ICW.
“Saya belum lihat,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Tak hanya itu, Temuan ICW terkait dugaan penggelembungan anggaran itu diperoleh berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengadaan mobil pikap yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk program tersebut.
Dari temuan ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit pikap tersebut. Jika diakumulasikan dengan target pengadaan pikap sebanyak 80 ribu unit, maka ICW menaksir potensi perburuan rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Atas temuan tersebut, ICW merekomendasikan penghentian sementara proyek, pembukaan seluruh dokumen pengadaan kepada publik, serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadi praktik perburuan rente maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan keuangan negara.
Baca Juga: