Maju Mundur Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR
Rencana DPR untuk menyelesaikan pembahasanRUU Perampasan Asetterkesan masih setengah hati. Meski sudah masuk agenda legislasi prioritas, DPR dan pemerintah hingga kini belum memulai secara resmi pembahasan RUU tersebut.
Wacana pembahasan RUU Perampasan Aset biasanya menyeruak kembali ketika ada peristiwa pidana korupsi yang bikin heboh, seperti kasus yang baru-baru ini diduga melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Beberapa saat setelah kasus itu mencuat, Komisi III DPR menggelar konferensi pers. Salah satunya menegaskan anggota dewan itu tetap berupaya untuk membahas RUU perampasan aset.
“Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).
Diketahui bahwa, Pernyataan itu disampaikan Saan untuk menepis isu sumbang yang menyebut DPR baru saja menolak pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut saat ini masih dalam tahap penyerapan aspirasi.
“Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar bahwa DPR menolak terkait menggunakan pembahasan RUU Perampasan Aset,” kata politikus NasDem itu.
Termasuk masa kepresidenan Prabowo Subianto di periode 2024-2029 ini, wacana RUU Perampasan Aset itu sudah melewati masa tiga presiden dari mulai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokow). SBY dan Jokowi menjabat selama dua periode atau masing-masing 10 tahun, yakni periode 2004-2014 dan 2014-2024.
Mengutip dari berbagai sumber, wacana RUU Perampasan Aset ini dapat ditelusuri hingga 2008 lalu. Setahun setelahnya, pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat pemerintah itu berjalan. Kemudian upaya pembahasan RUU Perampasan Aset diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada SBY saat menjabat presiden pada 2009 lalu.
Sementara itu, Mengutip dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), naskah akademis untuk RUU itu kemudian rampung dibuat pada 2012. Naskah akademis berjumlah hampir 200 halaman termasuk daftar pustaka itu disusun tim yang dipimpin Ramelan. Dokumen digital atau pdf dari Naskah Akademis 2012 itu,CNNIndonesia.comakses dari laman resmi BPHN, Rabu (15/7).
RUU Perampasan Aset pertama kali dibahas pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi inisiator dan memberikannya kepada Presiden SBY pada tahun 2009 untuk dibahas. Draf pertama berhasil disusun pada tahun 2012, tetapi hingga akhir masa kepresidenan SBY hingga Jokowi, RUU ini tidak kunjung ditindaklanjuti untuk dibahas dan digolkan bersama oleh pemerintah dan DPR.
Berkali-kali pula isu RUU perampasan aset itu hangat ketika ada peristiwa–utamanya terkait tindak pidana korupsi–mengejutkan publik. Dan, sudah berkali-kali pula RUU itu masuk rencana prolegnas hingga tahun ini.
Pada masa pemerintahan Jokowi di 2023 lalu, dia mengeluarkan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Namun, RUU ini tak kunjung ada pembahasan lanjutan hingga Pemilu 2024 bergulir.
Tak hanya itu, Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, Prabowo yang diundang hadir selaku presiden berpidato soal janji dan dukungannya atas RUU Perampasan Aset. Kala itu dia menegaskan pengesahan RUU itu sejalan dengan janji kampanyenya untuk memberantas korupsi.
RUU tersebut akhirnya perdana masuk Prolegnas Prioritas 2025 yang diusulkan Komisi III DPR dalam rapat evaluasi Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) 9 September 2025. Namun hingga memasuki 2026, RUU Perampasan Aset tak pernah dibahas secara resmi.
RUU itu kemudian diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2026.
Tapi hingga pertengahan tahun ini, publik melihat RUU itu seolah belum tersentuh.
Perlu diketahui, Kekinian, Ketua Komisi III Habiburokhman belum mengungkap kapan pihaknya akan membentuk Panitia Kerja untuk memulai pembahasan itu secara resmi. Dia terakhir mengaku masih akan mengundang akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi hingga praktisi hukum untuk membahas RUU tersebut.
“Semalam diputuskan bahwa kita akan mengundang para akademisi hukum dari seluruh fakultas hukum, dari sebagian besar yang bersedia ya, di seluruh Indonesia. Sama seperti KUHAP. Kita akan undang semua akademisi hukum, representasi,” kata Habib di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/7). Kalau KUHAP itu kan semua kampus kita undang.
Merespons situasi terkini, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman pun mengkritisi iktikad pembuat undang-undang untuk membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset yang pasang surut tersebut. Dia pun mengingatkan janji pembuat undang-undang soal RUU Perampasan Aset yang dibuat pada 2025 lalu.
“Apapun bahwa janji mengesahkan perampasan aset itu kan tahun kemarin, ini sudah mendekat Agustus sudah enggak ada kabarnya lagi. kan gitu, pembahasan selalu begitu, DPR bahas, lalu kena reses, enggak bahas lagi,” sindirnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).
Baca Juga: